DASAR HUKUM LAYANAN PENDAFTARAN KEWARGANEGARAAN RI MELALUI KANWIL KEMENKUMHAM

Berikut Ringkasan presentasi Dasar Hukum Layanan Pendaftaran Kewarganegaraan RI Melalui Kanwil Kemenkumham;
  1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan RI
  2. PP Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan, pembatalan dan Memperoleh kembali Kewarganegaraan RI
  3. Permenkumham Nomor M.HH-01.HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk memperoleh Kewarganegaraan RI berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006
  4. Permenkumham Nomor M.HH-02.HL.05.06 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia.
  5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM.
Pasal 3 Ayat (1) Permenkumham No.28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM
Kantor Wilayah menyelenggaragakan fungsi :
  1. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program dan pelaporan;
  2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual dan pemberian informasi hukum;
  3. Pelaksanaan fasilitas perancangan produk hukum daerah, Pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
  4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelayanan Teknis di lingkungan Kementrian Hukum dan HAM di bidang Keimigrasian dan pemasyarakatan;
  5. Penguatan dan pelayanan HAM dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan HAM, dan;
  6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

PASAL 45 Ayat (1) Permenkumham No.28 Tahun 2014 tentang organisasi dan Tata Kerja Wilayah Kementrian Hukum dan HAM
Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan permohonan fidusia, administrasi pengawasan Notaris, kewarganegaraan, pengorganisasian, masalah partai politik, penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penyidikan di bidang hak kekayaan intelektual dan invertarisasi kekayaan intelektual komunal, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta pemantauan pelaksanaan tugasi Balai Harta Peninggalan.

Pendaftaran Kewarganegaraan RI Melalui Kantor Wilayah
1. Pewarganegaraan (Pasal 8 UU No.12 Tahun 2006)
2. Pernyataan Menjadi Warga Negara Indonesia (Pasal 19 UU No.12 Tahun 2006).

PENGERTIAN DAN KEDUDUKAN DIASPORA INDONESIA DALAM HUKUM KEWARGANEGARAAN RI

Visiuniversal--warga belajar dan siswa sekalian kita tentu pernah mendengar tentang istilah Diaspora, terutama dalam pembahasan materi Pelajaran PKn. Diaspora ada yang menyebutkan sebagai ex. WNI, ada yang mengatakan sebagai WNI di luar negeri, ataupun yang mengatakan sebagai turunan kedua WNI serta mereka-mereka yang mempunyai rasa cinta terhadap Indonesia dapat dikategorikan sebagai anggota Diaspora Indonesia.

Pengertian Daspora :

Istilah diaspora berasal dari kata Yunani "diaspeiro" yang digunakan diabad ke 5 SM. Belakangan istilah diaspora semakin popular ketika digunakan oleh para Jewish Diaspora dan Black/Africa Diaspora dimana saat itu bangsa Yahudi tersebar di berbagai Negara lain begitu juga dengan bangsa Afrika yang berada di Amerika serikat dan Inggris istilah diaspora itu sendiri terkait dengan kelompok suatu bangsa yang bermukin di negara lain. Gabriel Sheffer dalam bukunya tahun 1986 yang berjudul ''a New Field of Study : Modern Diaspora in International Politics'' memberrikan definisi Diaspora modern adalah kelompok etnis minoritas migrant asal yang bertempat tinggal dan bertindak di Negara tuan rumah, tetapi mempertahankan hubungan sentimental dan material yang kuat dengan tanah air / Negara asal mererka. Berkaitan dengan diaspora Indonesia M. Iman Santoso Indonesia 4 (empat) kategori Diaspora, Yaitu: (1) Orang Indonesia berpaspor Indonesia (2) orang Indonesia yang kemudian menjadi warga Negara lain (3) orang-orang yang menjadi keturunan Indonesia (4) para pecinta/simpatisan Indonesia.

Diaspora dan Hukum Kewarganegaraan
Lahirnya undang-undang No. 2 tahun 2006 tentang kewarganegaraan merupakan suatu lompatan besar dari undang-undang kewarganegaraan sebelumnya yaitu UU No. 62 tahun 1958. Walaupun pada prinsipnya adalah sama yaitu kewarganegaraan Tunggal, tetapi dalam undang-undang ini diperkenalkan prinsip kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak hasil perkawinan campuran sampai berusia 21 (dua ouluh satu) tahun untuk memilih salah satu kewarganegaraan dan menjunjung persamaan gender serta Hak Asasi Manusia. Walaupun demikian Politik Hukum Kewarganegaraan tunggal. Pengaruh internasional dan globalisasi tentu saja dapat merubah Politik hukum satu Negara. Halini didasarkan pada kepentingan Negara yang dilihat dari berbagai segi IPOLEKSOSBUDHANKAM. Walaupun demikian apakah sudah tepat apabila saat ini diadakan perubahan politik hukum kewarganegaraan indonesia dengan menerapkan Dwikewarganegaraan ?

Isu Dwikewarganegaraan saat ini semakin hari semakin berkembang. Bagi mereka yang mendukung, memiliki pandangan bahwa Dwikewarganegaraan bagi pemerintah adalah:

- Dapat meningkatkan hubungan ekonomi antara dua Negara, memperluas basis ekonomi, mendorong perkembangan perdagangan, investasi yang membuka lapangan pekerjaan.
- Pemegang DK berpengaruh pada keputusan ekonomi dan politik di Negara dimana mereka berdomisili, sedemikian rupa sehingga keputusan yang dibuat dapat menguntungkan Negara RI
- DK akan menjadi pengikat dan menghindari kehilangan para tenaga Ahli yang berbakat, berintelektual dan berpendidikan tinggi.
- DK sangat baik dalam mendukung investasi di indonesia
- DK dapat memperkenalkan budaya indonesia ke LN.

Berdasakan beberapa alasan diatas tentu saja terlihat sangat logis dan dapat memberikan keuntungan yang besar bagi bangsa indonesia. Adapun beberapa alasan bagi mereka yang menolak konsep DK tersebut, anatara lain meliputi:

- Permasalahan Loyalitas
- Kewajiban bela Negara
- Permasalahan nasionalisme
- Hak politik
- Hak atas tanah dsb.
- Hak dan kewajiban warga Negara.

Konstitusi indonesia yang membuat pengaturan mengenai kewarganegaraan dalam perspektif HAM yaitu 28D ayat (4) UUD 1945 menyatakan setiap orang berhak atas status kewarganegaraan, pasal 28F ayat (1) UUD 1945 menyatakan setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraan serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Penjelasan Umum UU No. 12 Tahun 2006 vide asas keenam dari delapan asas khuusus menyatakan Asas yang dalam segala hal ihwal yang berbuhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi dan memulikan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.

Realitas Diaspora indonesia yaitu Komunitas yang berjejaringan dan menguat dengan potensi sumber daya manusia yang, bukan saja besar, tapi ''the selected few'', Menuntut paradigma politik hukum dan HAM kewarganegaraan baru bagi indonesia, Advokasi dwi kewarganegaraan meniscayakan langkah sebgai bagian dari negara demokrasi terbesar di dunia, Lebih dari itu, perjuangan dwi kewarganegaraan haruslah  dimaknai sebagai perjuangan memastikan terealisasinya perlindungan HAM, Khususnya anak dan perempun diaspora indonesia dan perlu sikap cerdas masyarakat indonesia dan para pengambil kebijakan nasional dalam mengartikulasikan fenomena dan para pengambilan kebijakan nasional dalam kebijakan yangkondusif bagi kesinambungan gagasan dan tujuan nasional indonesia. Langkah awal, pemberian layanan keimgrasian yang bertumpu pada kategorisasi Diaspora indonesia dengan pertimbangan yang lebih cermat atas 4 kategori Diaspora indonesia (Dino Pati Djalal), yaitu : (1) WNI di LN yang berpaspor indonesia, (2) Ex WNI yang kemudian menjadi warga negara lain, (3) WN Asing yang keturunan indonesia, dan (4) orang asing simpatisan indonesia.

Melihat masih sulitnya peluang mewujudkan dwikewarganegaraan di indonesia, maka pendekan keimigrasian dalam menjamin dan menjaga rasa cinta para diaspora indonesia dapat menjadi alternative utama. para Diaspora merasa sering mengalami kesulitan dalam memperoleh fasilitas keimigrasian dan sering merasa tidak dihargainya rasa cinta mereka terhadap indonesia. Hal ini bisa saja terjadi karena didasarkan pada penilaian yang subyektif, seperti penulis temukan ketika berkomuikasi degan para gelegasi Diapora. Mereka menganggap bahwa pemerintah Indonesia tidak serius dalam melihat potensi besar yang dimiliki oleh para Diapora dalam membangun ekonomi dan budaya indonesia di Luar Negeri. Oleh karenanya para Diaspora menginginkan suatu keleluasaan ketika mereka yang eks. WNI untuk dapat hidup dan bertempat tinggal di indonesia tanpa prosedur keimigrasian yang rumit.

Melihat potendi besar yang dimiliki oleh para Diaspora Indonesia, maka pembentukan aturan baru tentang fasilitas keimigrasian bagi para Diaspora indonesia dapat menjadi penyejuk dan jalan tengah untuk menjembatani antara kepentingan Negara dengan tetap mempertahankan prinsip kewarganegaraan Tunggal dan keinginan para Diaspora Indonesia untuk memperoleh dwikewarganegaraan.

Referensi :
Charles Christian Mathaus, ''Diaspora Indonesia dalam Perpektif Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian'' Kompasiana
Imam Santoso, Diaspora dan Dwi Kewarganegaraan dalam Perspektif HAM.

CARA MEMAHAMI TENTANG "KEBENARAN ILMIAH"

Pembahasan materi Pembelajaran kali ini tentang kebenaran Ilmiah, agar dapat warga belajar dan siswa pahami sebagai bahan untuk mempersiapkan kalian memasuki jenjang pendidikan tinggi yang sebentar lagi warga belajar Paket C dan siswa SMA kelas XII siap mengikuti ujian dan sudah saatnya masuki di Perguruan tinggi. Karena itu harus memahami tentang kebenaran ilmiah itu sendiri.  Arti dan pengertian Ilmiah sendiri adalah bersifat ilmu; secara ilmu pengetahuan; memenuhi syarat (kaidah) ilmu pengetahuan.
 
Dalam memahami tentang kebenaran ilmiah terlebih dahulu perlu siswa dan warga belajar sadari bahwa pada dasarnya, manusia selalu ingin mencari kebenaran, Beberapa buku membahas kebenaran dengan cara yang berbeda-beda. Metode untuk memperoleh kebenaran juga berbeda-beda. Menurut Thomas Khun dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution (1970), metode yang digunakan untuk mencari kebenaran dilandasi oleh "paradigma"tertentu. Perlu anda pahami bahwa dalam hal ini paradigma merupakan cara pandang kelompok ilmuwan tertentu dalam menghadapi suatu masalah. Dengan paradigma yang sama, sekelompok ilmuwan dalam bidang kajian tertentu sepakat menerima praktik-praktik, hukum, teori, konsep-konsep, dan instrumen-instrumen yang dipilih sehingga melahirkan tradisi-tradisi penelitian tertentu untuk mencari kebenaran.

Untuk memahami lebih jauh tentang "Kebenaran Ilmiah" ini. Ada beberapa paradigma dalam mencari kebenaran yang harus kita pahami antara lain sebagai berikut :

1. Paradigma Logika
Dalam paradigma Logika, kegiatan yang dilakukan adalah analisis yang memandang bahwa kebenaran dapat ditunjukan apabila ada konsistensi dengan aksioma-aksioma serta definisi yang berlaku, yang termasuk kelompok ini adalah matematika, ilmu komputer, dan filsafat.


2. Paradigma Ilmiah
Pada Paradigma Ilmiah, kegiatan yang dilakukan ialah eksperimen. Kebenaran diperoleh setelah hipotesis diverfikasi melalui eksperimen. Contoh bidang yang memperoleh kebenaran seperti ini antara ilmu-ilmu fisika, kimia, biologi dan geologi.

3. Pradigma Naturalistik
Untuk Pradigma Naturalistik teknik yang dilakukan terutama adalah studi lapangan. Dengan pengalaman yang cukup dalam meneliti fenomena di lapangan akan diperoleh kesimpulan yang memang tidak dapat dielakan atau tidak dapat dihindari. Contoh penggunaan cara ini, misalnya sejarah, ilmu politik, dan konseling.

4. Paradigma Modus Operandi
Pandangan tentang kebenaran diperoleh dengan melaksanakan pengujian atau penelitian secara periodik sehingga didapatkan garis penyebab yang khas dari suatu peristiwa atau keadaan. Contoh bidang yang menggunakan metode seperti ini adalah diagnosis medis dan patologi forensik.

Setelah kita mempelajari esensi dari beberapa paradigma dalam mencari kebenaran, perlu kita ketahui dan pahami bahwa paradigma ilmiah dan paradigma naturalistik merupakan paradigma yang paling banyak digunakan. Paradigma ilmiah juga disebut paradigma positivistik karena dipengaruhi oleh aliran filsafat positivistik yang mula-mula berkembang di Prancis dan Jerman pada awal abad ke-19. Konsep positivistik pada dasarnya merupakan pemikiran bahwa penyelesaian masalah dalam ilmu hanya dibatasi pada aturan ilmu yang positif saja.

Paradigma naturalistik didasari oleh pandangan bahwa penelitian akan memberi hasil yang sesuai dengan yang diharapkan oleh subjek penelitian. yaitu manusia atau masyarakat yang dapat bertingkah laku dan mengemukakan pandangan secara wajar dan alami (natural). Adapun metode yang digunakan dapat saja kuantitatif atau menggunakan statistik atau menggunakan persentase (%), dan dapat pula menggunakan kualitatif apabila hanya menggunakan data kualitatif saja. Dalam suatu penelitian dengan paradigma positivistik terutama digunakan metode kuantitatif dan apabila diperlukan dapat pula dilengkapi dengan data kualitatif. Sebaliknya, penelitian dengan paradigma naturalistik, mengutarakan metode kualitatif yang dapat didukung oleh data kuantitatif.

Perlu dipahami pula bahwa dengan adanya perkembangan sains dan teknologi, disadari bahwa teori dan hukum dan ilmu, khususnya ilmu ke alaman atau sains, bersifat tentatif. Artinya, apabila hasil-hasil penelitian yang menggunakan konsep-kosep tertentu dan didukung oleh instrumen-instrumen yang ada pada waktu itu menunjukan bahwa hasil penelitian terdahulu yang berupa hukum atau teori tidak dapat diterima lagi maka hukum atau teori tersebut akan gugur. Sebagai contoh, proses pembakaran logam yang oleh kelompok ilmuwan penganut teori flgiston dipercaya merupakan peristiwa hilangnya flogiston dari logam, setelah ditemukan timbangan atau neraca sebagai produk teknologi pada saat itu dapat dibuktikan oleh seorang ilmuwan bernama Antoine Lavoister (1743-1794) bahwa pembakaran logam sebenarnya merupakan reaksi antara logam dengan oksigen seperti yang kita terima sekarang. Paradigma yang diikuti oleh para ilmuwan sebelumnya yang menyatakan bahwa proses pembakaran adalah hilangnya flogiston itu dari benda yang dibakar menjadi sebagai berikut: Pembakaran merupakan hasil reaksi antara benda yang dapat dibakar dengan oksigen. Itulah sebabnya kita sering mengatakan bahwa produk-produk sains atau ilmu kealaman adalah tentatif, tidak kekal dan dapat digugurkan oleh teori hukum lain. Apabila dipandang bahwa paradigma yang dianut selama kurun waktu tertentu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu yang berlaku kemudian. Paradigmanya kemudian juga berubah. Jadi pada dasarnya dalam ilmu kealaman berlaku paradigma tunggal. Artinya apabila dalam kurun waktu tertentu masih ada beberapa keyakinan untuk peristiwa yang sama pada suatu waktu akan berakhir. Kapan berakhirnya? Sampai paradigma yang baru diterima oleh semua ilmuwan karena didukung oleh verifikasi dari banyak eksperimen.

Bagaimana dengan paradigma dalam ilmu kemasyarakatan atau ilmu-ilmu sosial? Dalam ilmu sosial ada berbagai paradigma yang dianut dan diyakini oleh para ilmuwan sosial, yang berlaku pada kurun waktu yang sama. Dengan keyakinan ini ilmuwan mencari kebenaran atau mengadakan penelitian. Tentunya keyakinan ini akan dipertahankan sampai ia sendiri merasa berubah keyakinannya atau meyakini konsep atau teori lain. Oleh karena itulah dalam ilmu sosial dikenal paradigma ganda karena dalam suatu kurun waktu tertentu selalu terdapat lebih dari satu paradigma yang diyakini oleh ilmuwan-ilmuwan sosial. Kapan seorang ilmuwan atau kelompok ilmuwan mengubah paradigma. Paradigma dapat berubah setelah seseorang banyak membaca pandangan ilmuwan sosial lain atau memperoleh pengalaman pribadi, misalnya suatu penelitian sehingga terjadi rekonstruksi paradigma.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebenaran ilmiah dapat diperoleh melalui berbagai cara yang dilandasi oleh paradigma tertentu yang diyakini oleh ilmuwan atau kelompok ilmuwan tertentu. Namun, dewasa ini beberapa pandangan timbul, khususnya dikalangan kaum yang beragama, bahwa di dunia ini tidak ada hal yang benar mutlak karena kebenaran mutlak hanya ada pada Tuhan. Untuk itu, disarankan agar istilah kebenaran diubah menjadi istilah Validitas oleh karena validitas merupakan hasil pengujian atau verifikasi manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki keterbatasan.

Demikianlah artikel ringkas tentang kebenaran ilmiah, semoga postingan ini bermanfaat bagi warga belajar dan siswa sekalian untuk menambah bahan dan materi pembelajaran dikelas. terimakasih. 

Referensi :
Katsoff, L..1998. Elements of Philosophy. Alih Bahasa oleh Soejono Soemargono. Yogyakarta. Tiara Wacana.
Power,J.E.1982.Philosophy of Education. New Jersey:Prentice Hall, Inc
Poedjiadi,A. 1987. Filsafat dan Sejarah Sains. Jakarta.PPLPTK.
Rasyidi, H.M. 1984. Persoalan-persoalan Filsafat. Jakarta. Bulan Bintang.
Santoso.S.I. 1970. Sejarah Perkembangan Ilmu Pengetahuan. Jakarta. Sinar Budaya
Sumaryono, E. 1993. Hermeuneutik Sebuah Metode Filsafat. Yogyakarta. Kanisius.
Suriasumantri, J.S. 1998. Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Pupuler Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.  

SEJARAH GERAKAN TK AL-QUR'AN 25 TAHUN (SEPERAMPAT ABAD) PERTAMA

Gerakan TK Al-Qur'an di Indonesia yang dimulai di Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan tepatnya pada tanggal 14 Agustus 1989 disebuah Musholla kecil berlantai 3 yang bernama Musholla "Da'watul Khair" (Dakwah yang baik) yang terletak ditengah-tengah Kota sangat ideal sebagai titik awal berkembang dan maju pesatnya Gerakan TK Al-Qur'an ini hingga mencapai usia 25 Tahun.  

Gerakan pemberantasan Buta Huruf Al-Qur'an yang dimulai sekitar tahun 1980-an telah melahirkan sebuah gerakan yang monumental di Indonesia yaitu gerakan TK/TPA (TP. Al'Qur'an) yang digagas oleh BKPMI (Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia), khusus di Propinsi Kalsel tepatnya di Ibukota Propinsi yaitu Banjarmasin dimotori oleh ustadz H. Chairani Idris yang terus memajukan TK Al-Qur,an di Banjarmasin.

Seiring dengan perjalanan waktu, gerakan TK Al-Qur'an ini berkembang pesat darj perkotaan sampai merambah kepelosok-pelosok pedesaan sampai daerah-daerah terpencil di Propinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan terkait dengan TK Al Qur'an ini terus berkembang, dengan semakin meningkatnya anak-anak santri  TK Al-Qur'an yang semakin rajin dan bersemangat mengaji di Unit-unit  TK Al-Qur'an hingga semakin banyaknya kegiatan prosesi wisuda yang merupakan penghargaan tertinggi bagi anak-anak santri  TK Al-Qur'an yang telah menamatkan Al-Qur'an sebanyak 30 Juz.

Mantan Gubernur Kalsel Bapak Ir. H. M. Said memberikan sambutan yang isinya bahwa gerakan  TK Al-Qur'an semakin hari semakin membesar bagaikan "Bola salju yang terus menggelinding". Dan Ibu Pembina  TK Al-Qur'an pada saat itu adalah ibu Hj. Noorlatifah Said pernah mendapatkan panitia emas dari Ibu Presiden RI. Pada waktu itu bertepatan dengan kegiatan Festival Anak Shaleh Indonesia I (FASI I) Tingkat nasional di Jakarta sebagai penghargaan tertinggi bagi orang-orang dan pihak-pihak yang telah berjasa dalam pengembangan dan pembinaan  TK Al-Qur'an di Indonesia.

Gerakan  TK Al-Qur'an inipun telah berkembang diseluruh Nusantara Indonesia di 27 Propinsi pada saat itu, bahkan yang lebih membanggakan lagi gerakan ini menjalar sampai ke Negeri Jiran Malaysia dan Arab Saudi yang sudah ada unit-unit  TK Al-Qur'annya. Sewaktu di di Malaysia ada penampilan anak-anak  TK Al-Qur'andan Pembacaan Puitisasi Al-Qur;an oleh santri kita.

Setelah sekian lama semakin banyak anak-anak santri TK Al-Qur'an yang telah khatam Al-Qur'an dan telah di wisuda yang jumlahnya sampai saat ini mencapai puluhan ribu orang yang terus mengaji dan membaca Al-Qur'an, moto kita adalah "Tiada hari berlalu tanpa tadarus Al-Qur'an, dengan kegiatan yang terus dilakukan tersebut maka nantinya anak-anak di Indonesia ini akan dapat mewujudkan semboyan / Motto yang digaungkan gerakan TK Al-Qur'an ini yaitu : "Menyiapkan Generasi Qur'ani Menyongsong Masa Depan Gemilang". Dalam perkembangan selanjutnya waktu terus berjalan hingga telah memasuki usia 25 tahun (seperempat abad) dan ini disebut gerakan seperampat abad pertama yang merupakan gerakan awal untuk menumbuhkan bibit-bibit generasi Qur'ani menuju seperempat abad yang kedua sebagai tahun-tahun terbaik menyelamatkan moral dan akidah anak-anak penerus bangsa, yang dikenal dengan istilah "Semai" (Selamatkan Moral Anak Indonesia).\

Di usia yang seperempat abad untuk gerakan  TK Al-Qur'an telah banyak hasil dan prestasi yang dicapai dalam rangka menciptakan generasi Qur'ani dan mengembangkan  TK Al-Qur'an di seluruh Indonesia, prestasi dan kemajuan itu antara lain seperti;
  1. Telah sukses menamatkan Al-Qur'an bagi puluhan ribu anak-anak Indonesia yang sebelumnya buta huruf dan membaca tulis Al-Qur'an
  2. Telah sukses mewisuda pulurah ribu anak-anak  TK Al-Qur'an di Indonesia
  3. Telah melahirkan para ustadz dan ustadzah (Guru  pendidik Al-Qur'an) dari puluhan ribu remaja atau orang dewasa di Indonesia.
  4. Berdirinya puluhan ribu Unit-unit  TK Al-Qur'an di seluruh pelosok Indonesia
  5. Telah berdiri gedung Iqra Mahligai Al-Qur'an. Sebagai gedung megah dan monumental gerakan TK Al-Qur'an di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.
  6. Dan banyak lagi prestasi dan keberhasilan kegiatan TK Al-Qur'an ini di seluruh tanah air. termasuk hadirnya Direktur Nasional LPPTKA Pusat dan BKPAKSI.
Demikian tentang sejarah Gerakan  TK Al-Qur'an yang telah mencapai 25 tahun atau seperempat abad ini, semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita. Terimakasih.
 

CARA DAN RINGKASAN MEMPROMOSIKAN INKLUSI SOSIAL DI MASYARAKAT

Visiuniversal-- Mengacu pada Piagam Perjuangan Prof. Suharso tentang  inklusi sosial ini maka kita akan melihat upaya-upaya dari inklusi sosial ini berupa :
  1. Perjuangan, pengakuan dan perlindungan hak difabel.
  2. Pemerintahan yang berjalan sesuai konstitusi
  3. Membangun persepsi tentang keberadaan difabel sebagai aset negara, bukan beban negara.

Apakah Inklusi Sosial itu ?

Inklusi sosial adalah Upaya penghapusan hambatan-hambatan institusional, memperluas dukungan peningkatan akses individu dan kelompok yang terpinggirkan (termasuk kelompok disabilitas) terhadap peluang-peluang pembangunan, bersifat cair dan bukan definisi yang bersifat final.

Inklusi sosial menjamin kesempatan setiap individu berpartisipasi dalam sistem ekonomi, masyarakat dan negara, serta bisa menikmati keuntungan dari penyediaan barang dan layanan yang diproduksi masyarakat arusutama.


Bagaimana Inklusi dalam kebijakan ?
  • Fokus pada upaya menjamin semua warga negara memiliki kapabilitas, kesempatan, dan tanggung jawab dan sumber daya untuk belajar, bekerja dan berhubungan dengan warga yang lain dan memiliki kebebasan untuk berpendapat.
  • Belajar dan berpartisipasi dalam pendidikan dan pelatihan.
  • Bekerja dan berpartisipasi dalam kerja-kerja berbayar atau kerja-kerja sukarela.
  • Pelibatan sosial dan berhubungan dengan orang lain, akses terhadap layanan publik dan partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, kebudayaan, dan rekreatif.
  • Memiliki suara dan dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka.

Inklusi dalam Program

Memberikan dukungan dan bantuan agar orang dengan disabilitas dalam belajar, bekerja, terlibat dalam kegiatan sosial, dan menyuarakan kepentingan dan kebutuhan mereka, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Inklusi dalam Layanan

Memberikan layanan yang ramah terhadap orang dengan disabilitas dan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dengan standard tertinggi, aksesibilitas, partisipasi, mekanisme pengaduan dan penangan keluhan.


Agenda Mempromosikan Inklusi Sosial
  1. Mengurangi kerentanan memastikan orang dengan disabilitas bisa terpenuhi kebutuhannya dan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan dan layanan publik yang lain.
  2. Meningkatkan partisipasi sosial, budaya, dan ekonomi  membantu orang dengan disabilitas dalam mendapatkan keterampilan dan dukungan agar mereka bisa mendapatkan kesempatan kerja dan berhubungan dengan komunitas
  3. Meningkatkan kesempatan bersuara lebih besar, bersamangan dengan peningkatan tanggung jawab yang lebih besar pemerintah dan organisasi sosial lainnya memberikan kesempatan kepada orang dengan disabilitas untuk menyuarakan kebutuhan dan kepentingannya dan bertanggung jawab untuk memanfaatkan sebaik mungkin kesempatan yang tersedia.
Prinsip-prinsip Pendekatan dalam mempromosikan inklusi sosial
  1. Penguatan individu dan masyarakat
  2. Pengembangan patrnership dengan pemangku kepentingan kunci
  3. Pengembangan layanan yang terintegrasi dari berbagai penyedia layanan publik
  4. Memberikan prioritas utama pada pencegahan dan penangan sejak dini
  5. Menggunakan bukti (evidence) dan data yang terintegrasi dalam membuat kebijakan
  6. Menggunakan perspektif lokalitas
  7. Perencanaan keberlanjutan

Demikianlah sahabat visiuniversal sekalian tentang ringkasan Inklusi sosial dan upaya dalam mempromosikannya di masyarakat, agar masyarakat dapat memahami dan menerima inklusi sosial ini secara baik dan benar. semoga artikel ini bermanfaat. terimakasih.

KOTAK PENCARIAN